ircicaarchdata.org – Uni Emirat Arab (UEA) mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena mencantumkan UEA dalam proposalnya sebagai salah satu entitas yang memerintah Jalur Gaza di bawah pendudukan Israel. Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed, menegaskan bahwa Netanyahu tidak memiliki legitimasi untuk mengatur hal semacam itu. UEA menolak terlibat dalam rencana apa pun yang mencoba menyembunyikan kehadiran Israel di Gaza, dengan Sheikh Abdullah menegaskan komitmen UEA dalam mendukung pemerintahan Palestina sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina.
Netanyahu menyuarakan perlunya pemerintahan sipil di Gaza dalam sebuah wawancara, mengusulkan kemungkinan dukungan dari UEA dan negara lain. Dia juga menyebut potensi bantuan dari negara-negara seperti UEA dan Arab Saudi untuk membentuk pemerintahan sipil pasca-perang di Gaza. Sementara itu, anggota kabinet pemerintahan Netanyahu menolak gagasan negara Palestina merdeka, dengan Netanyahu menekankan pentingnya Israel mempertahankan kendali keamanan di Gaza setelah konflik.
Keadaan di Jalur Gaza semakin memanas setelah serangan Israel sebagai balasan atas aksi Hamas pada 7 Oktober, yang menyebabkan korban jiwa dan luka di antara warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Rakyat Palestina berharap mendirikan negara merdeka di wilayah yang diduduki, aspirasi yang diperjuangkan dengan dukungan UEA. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang berkelanjutan di Timur Tengah dan menyoroti kompleksitas perdamaian dalam kawasan tersebut.